toko online oleh-oleh, toko oleh-oleh padang, makanan khas padang, jajanan khas padang, cemilan khas padang, kerupuk balado, kerupuk sanjai, keripik padang, rendang, khas minang, minangkabau, oleh oleh minang padang, keripik singkong

OlehOlehMinang.com: Toko Online Oleh-Oleh Padang dan Kerajinan Khas Ranah Minang Sumatera Barat

Oleh-Oleh Padang dan Kerajinan Khas Ranah Minang

Bukittinggi, Padek—Pe­me­rintah Kota (Pemko) Bukittinggi seakan tak berdaya mengatasi masalah parkir, terutama soal tarif parkir di daerah setempat. Buktinya, untuk tarif parkir kendaraan roda empat saja ma­syarakat harus bayar Rp 20 ribu dan Rp 10 ribu untuk roda dua. Ini terjadi selama libur lebaran Idul Fitri 1434 H, khususnya di lokasi parkir yang tidak diten­tukan oleh Pemko, yang dikuasai preman.

Sebagaimana biasanya, setiap hari libur di kota Bukittinggi, kota wisata ini dibanjiri masyarakat untuk menikmati kesejukan alam dan pemandangannya yang elok. Pada libur Idul Fitri 1434 ke­marin kota wisata Bukittinggi kembali membludak kedatangan tamu dari rantau maupun dari luar daerah yang sengaja berlibur ke kota Bukittinggi.

Mulai hari pertama lebaran, Kamis (8/58), petugas di la­pa­ngan telah melakukan antisipasi, agar persoalan lama tersebut tidak terjadi lagi. Di antaranya dengan membuat posko penga­duan dan mengalihkan ken­da­raan dari luar daerah menuju daerah lain agar tidak masuk ke kota Bukittinggi. Tapi harus melewati jalur alternatif melalui simpang Kotobaru atau simpang Padangluar dan keluar di sim­pang Tanjung Alam jika ken­daraan tersebut dari arah Pa­dangpanjang atau Payakumbuh.

Begitu juga jika kendaraan tersebut dari arah Lubuksikaping ke Padangpanjang atau sebalik­nya, mereka diarahkan melalui jalan Bukittinggi By-Pass, yang saat ini belum selesai seratus persen karena terkendala pem­bebasan tanah, termasuk di Pulai, kampung halamannya Wali Kota Bukittinggi Ismet Amzis. Se­mentara pos pengaduan, khusus diperuntukan bagi masyarakat yang terzalimi akibat tarif parkir mencekik.

Awalnya memang berjalan efektif. Namun karena keinginan masyarakat melihat keindahan kota Bukittinggi, para pengguna kendaraan pribadi tetap me­manfaatkan momen tersebut untuk menikmati kesejukan alam dan keindahan pemandangan di kota Bukittinggi. Bersamaan dengan itu para perantau kota Bukittinggi dan sekitarnya yang pulang kampung mengunjungi sanak famili dengan meng­gu­nakan kendaraan pribadi, juga memanfaatkan momen yang sama menikmati.

Di sinilah persoalan muncul. Dari 21 titik parkir yang di­tetapkan Pemko setempat, ter­nyata tak mampu menampung kendaraan, sehingga mereka terpaksa memanfaatkan lokasi yang ada.

Kondisi ini mulai terjadi pada lebaran kedua hingga berita ini dirilis, kemarin (11/1). Di luar titik parkir yang ditentukan Pemko ini, sopir atau pemilik kendaraan roda dua harus bayar parkir Rp 20 ribu dan Rp 10 ribu untuk kendaraan roda dua yang dipungut langsung oleh preman sebelum kendaraan diparkir.

“Astagfirullah dan tak masuk akal. Saya harus bayar parkir kendaraan Rp 20 ribu ketika  parkir di dekat Kebun Binatang. Sepanjang yang saya ketahui, inilah tarif parkir termahal di Indonesia,” ujar Zulkifli yang mengaku datang dari Beng­kalis, Riau, kepada koran ini,  kemarin dengan mem­per­gu­nakan Honda Jazz.

Senada dengan Zulkifli, An­toni yang mengaku datang dari Padang dengan mempergunakan kendaraan roda dua, juga harus membayar mahal tarif parkir, yakni Rp 10 ribu, ketika parkir di depan Bukittinggi Plaza. Bedanya jika Zulkifli diminta sebelum kendaraan diparkir, tapi Antoni setelah kendaraan diparkir. “Ka­pok saya ke Bukittinggi kalau tarif parkir roda dua harus bayar Rp 10 ribu,” katanya.

Selain keluhan Zulkifli dan Antoni, banyak keluhan lain yang diterima koran ini soal tarif  parkir yang mencekik. Hanya saja mereka tak sempat me­laporkan ke petugas di lapangan dengan alasan enggan berurusan dan ingin cepat kembali, karena hari ini, Senin (12/8) harus ma­suk kerja.

Sementara salah seorang pe­tugas parkir resmi mengaku pernah melaporkan ke posko bahwa ada salah seorang ma­syarakat yang dipalak dengan tarif parkir Rp 10 ribu. Ternyata setelah didata, yang mengelola parkir tersebut ternyata adalah oknum petugas, sehingga laporan tersebut tidak ditindaklanjuti.

Ternyata banyaknya pre­ma­nisme dan oknum petugas kea­manan menguasai parkir di kota Bukittinggi, juga diterima Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAK) Bukittinggi, sehingga ARAK menilai Bukittinggi saat ini betul-betul dikuasi oleh preman dan oknum petugas, sehingga Pemko Bukittinggi dan aparat yang digaji oleh uang rakyat tidak mampu mengatasinya.

“Ya, kami menilai saat ini Bukittinggi adalah kota preman. Masak soal parkir saja Pemko Bukittinggi dan aparat tidak bisa mengatasinya. Ini bukan saja merugikan masayarakat, tapi juga merusak citra kota wisata Bukittinggi di luar daerah, yang menyebutkan parkir di kota Bukittinggi termahal di dunia,” tegas Humas ARAK, Tasmon S. (*)

(sumber : padang ekspres)

Categories: Carito

Comments are closed.